You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
FAKTA Indonesia Beri Masukan Perda Kawasan Tanpa Rokok ke Fraksi PSI
photo Anita Karyati - Beritajakarta.id

FAKTA Beri Masukan Perda Kawasan Tanpa Rokok ke Legislatif

Forum Warga Kota (FAKTA), Senin (3/7),  melakukan kunjungan ke Gedung DPRD DKI Jakarta. Kunjungan ini dalam rangka memberikan masukan kepada anggota dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) DKI Jakarta.

 Mereka siap dan akan membantu masukan dari kami ini.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan aspirasi dan mendorong legislatif dan eksekutif untuk segera mengundangkan perda tersebut. Hari ni, lanjut Tigor, pihaknya menemui Fraksi PSI untuk melakukan hal yang sama.  

"Kami dari Fakta Indonesia memberikan masukan kepada anggota dewan fraksi PSI tentang apa saja yang harus diatur dalam KTR DKI Jakarta. Mereka siap dan akan membantu masukan dari kami ini. KTR DKI Jakarta sudah menjadi isu sejak 12 tahun belakangan ini, maka kami ingin segera untuk dirancang," beber Tigor. .

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Jakarta Alami Peningkatan

Diharapkan Tigor, di sisa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Raperda KTR ini bisa disahkan menjadi Perda. Sebab, dikhawatirkannya bila memasuki kepemimpinan Pelaksana Jabatan (Pj) Gubenur tidak bisa mengeluarkan kebijakan tersebut. Ini sangat penting untuk kesehatan warga Jakarta.

Menurut Tigor, Perda KTR ini sangat penting meski saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Jakarta, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dan Pergub Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan dan Penegakan Kawasan Dilarang Merokok.  

Dia mengungkapkan, ada  tujuh lokasi yang menjadi perhatian Perda KTR diantaranya tempat umum, kesehatan, pendidikan, Ibadah, area anak-anak, angkutan umum dan tempat kerja.

"Kami berharap, masukan dan arahan kepada Fraksi PSI dapat diterima dan Perda KTR nantinya bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan sebuah Perda," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Bangunan Arena Padel di Kembangan Disegel

    access_time09-03-2026 remove_red_eye6760 personBudhi Firmansyah Surapati
  2. Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali

    access_time12-03-2026 remove_red_eye6066 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Atasi Sampah, Pemprov DKI Usulkan Pembangunan Tiga PLTSa

    access_time12-03-2026 remove_red_eye1382 personDessy Suciati
  4. PT Pembangunan Jaya Ancol Berkolaborasi Santuni 2.000 Mustahik

    access_time08-03-2026 remove_red_eye1259 personAnita Karyati
  5. Pemprov DKI Terus Upayakan Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

    access_time13-03-2026 remove_red_eye1203 personAldi Geri Lumban Tobing